SOSIOLOGI KESEHATAN

PERBEDAAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT ANTARA YANG MENGGUNAKAN JAMKESMAS DAN TIDAK DI RUMAH SAKIT TERNAMA

Kesehatan adalah salah satu hak mendasar bagi masyarakat. Hak ini menjadi salah satu kewajiban pemerintah kepada warganya terutama bagi masyarakat miskin. Sejak tahun 1997 pelayanan kesehatan pada rakyat miskintelah dijalankan oleh pemerintah. Pelayanan ini meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap di puskesmas, pelayanan rujukan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit.

Pelayanan kesehatan merupakan hak semua orang, tidak memandang kaya/miskin, pejabat/rakyat biasa, pintar/bodoh, atau lainnya. Pemerintah telah berupaya untuk menjamin kesehatan masyarakatnya dengan berbagai cara, misalnya jamkesmas. Program ini mendapat respon yang sangat baik dari berbagai kalangan masyarakat, terutama kelas ekonomi menengah kebawah.  Mereka berharap dengan adanya keringanan biaya kesehatan, maka mereka tidak lagi merasa khawatir dengan kondisi kesehatannya.

MANAJEMEN SEKOLAH

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL (HAKEKAT SISTEM, KOMPONEN SISTEM : INPUT, RAW INPUT, PROSES, OUTPUT, OUTCOME)

1. Sekolah Sebagai Sistem Sosial

a. Pengertian Sistem

Banyak pendapat tentang pegertian sistim. Namun secara umum pengertian sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama secara keseluruhan berdasarkan suatu tujuan bersama. Di dalam sistem masing-masing unsur saling berkaitan, saling bergantung dan saling berinteraksi atau suatu kesatuan usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya, dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompleks. Pengertian tersebut selaras dengan pendapat Johnson, Kast dan Rosenwig,1973 sebagaimana dikutip oleh Soenarya (2000) menyatakan bahwa sistem adalah suatu tatanan yang kompleks dan menyeluruh. Dengan kata lain, satu kesatuan dari sesuatu sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh. Sedangkan Middleton dan Wedemeyer,1985 memandang

sistem sebagai kumpulan dari berbagai bagian (unsur) yang saling tergantung yang bekerja sama sebagai suatu keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan, di mana hasil keseluruhan lebih berarti dari pada hasil sejumlah bagian (Soenarya, 2000: 12).

MANAJEMEN SEKOLAH

Analisis - Laporan Observasi  

DI SD NEGERI 02 KAYUMANIS JAKARTA TIMUR 

Oleh : Atiya husna samiyati

A.    Manajemen Keuangan Sekolah (Biaya Pendidikan)

Manajemen keuangan merupakan salah satu gugusan substansi administrasi pendidikan. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang garapan administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan di sekolah dasar.

1.      Pengertian manajemen keuangan

Menurut para pakar administrasi pendidikan, manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian yang sangat sederhana tersebut ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan manajemen keuangan di sekolah dasar.

FILSAFAT ILMU

Menjadi Pemimpin yang Bijak dalam Mengambil Keputusan Melalui Pembelajaran Filsafat Ilmu

1. Pengertian Filsafat

Filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Filsafat termasuk ilmu yang paling luas cakupannya, oleh karena itu titik tolak untuk memahami dan mengerti filsafat adalah meninjau dari segi etimologi.

Istilah “filsafat” dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata philosophia (Yunani), yaitu philein yang berarti “mencintai”, sedangkan philos yang berarti “teman, kawan, sahabat” dan istilah sophos yang berarti “kebijaksanaan”.

METODE PENELITIAN PENDIDIKAN

PENGARUH PEMBAHARUAN SISTEM PENILAIAN KELULUSAN SISWA DENGAN PENGGABUNGAN NILAI UJIAN NASIONAL DAN NILAI UJIAN SEKOLAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Proses pemantauan evaluasi terus dilakukan dan berkesinambungan pada akhirnya akan membenahi mutu pendidikan di Indonesia. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar nilai kelulusan. penentuan standar yang terus meningkat setiap tahunnya diharapkan  akan mendorong peningkatan mutu pendidikan. standar pendidikan adalah penentuan nilai batas akhir, di mana seseorang akan dinyatakan lulus bila telah melewati nilai batas tersebut. Standar lulus Ujian Nasional tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu siswa harus memperoleh nilai minimal 5,5 di mana maksimum 2 mata pelajaran dengan nilai minimum 4 dan maksimum 4 mata pelajaran di atas 4,25. 

BAHASA INDONESIA

KESEPAKATAN DPR MEWAJIBKAN BAHASA INDONESIA  BAGI EKSPARIAT (PEKERJA ASING)

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi.

            Secara resmi bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia tercatat dalam teks Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Pada butir ketiga dalam teks sumpah pemuda mereka memilih kata “menjunjung”, yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, hal ini berbeda dari dua butir sebelumnya yang menggunakan kata “mengaku”.

Suatu kebanggaan bagi bangsa kita yang memiliki bahasa persatuan sendiri dan tetap bertahan hingga sekarang di tengah arus globalisasi yang mana kebanyakan orang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan demi mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia, salah satunya yaitu dengan mewajibkan para pekerja asing untuk dapat berbahasa Indonesia, hal ini untuk mendekatkan mereka kepada para pekerja lokal.